Siswa SMPN 1 Tanjungsari Harus Bayar Rp 400 Ribu untuk Beli Komputer

NOTIF.ID, SUMEDANG – Beredar di berbagai grup WhatsApp siswa SMPN 1 Tanjungsari adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pesan WhatsApp yang dikirim oleh salah satu guru SMPN 1 Tanjungsari itu bertulis agar para orang tua siswa membayar iuran sejumlah Rp 400 ribu.

Dalam isi pesan WhatsApp itu, jumlah uang Rp 400 ribu tersebut dipatok oleh guru mengatasnamakan pihak sekolah untuk pembelian komputer yang akan digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mandiri.

Dengan beredarnya pesan dugaan pungli tersebut, sejumlah orang tua siswa SMPN 1 Tanjungsari mengeluhkan patokan iuran yang nominalnya dinilai cukup memberatkan.

Salah seorang orang tua siswa kelas 8 SMP 1 Tanjungsari, HN membenarkan adanya informasi melalui pesan WhatsApp mengenai penarikan iuran tersebut. Ia mengatakan jika yang membagikan pesan tersebut adalah seorang guru berinisial E.

“Benar, penarikan iuran untuk pembelian komputer itu dibagikan oleh salah seorang guru bernisial E ke grup WhatsApp murid SMPN 1 Tanjungsari. Beredarnya Selasa 5 November 2019,” kata HN kepada Notif, Rabu 6 November 2019.

Menurut HN, pihaknya mengetahui perihal itu saat anaknya memberitahukan dan memperlihatkan percakapan dari seorang guru di SMPN 1 Tanjungsari di grup WhatsApp. Dalam percakapan itu, kata dia, guru tersebut membagikan ulang (forward) pesan tersebut agar orang tua segera membayar iuran tersebut.

HN menilai jika apa yang dilakukan oleh SMP 1 Tanjungsari terkesan pungli. Sebab, sudah tidak relevan dimana saat ini pembiayaan kegiatan belajar mengajar sudah dicover oleh Dana BOS. Terlebih, untuk perihal UNBK kelas 9, idealnya siswa kelas 8 tidak ikut membayar iuran.

“Jika dilihat dari kata-katanya imbauan pesan tersebut seolah-olah ada penekanan terhadap murid untuk membayar iuran yang dimaksudkan untuk membeli komputer. Dimana kelas 9 yang akan melaksanakan ujian nasional, masa iya kelas 8 mesti ikut iuran juga. Ini, kan, aneh,” kata dia.

Hal senada juga dilontarkan oleh orang tua murid kelas 9, EI. El menuturkan jika setiap murid dibebankan membayar biaya Rp 400 ribu sesuai isi pesan yang dibagikan di grup WhatsApp.

Dikatakan dia, dulu saat mendaftarkan anaknya ke SMPN 1 Tanjungsari, ia mengaku juga dibebani untuk membeli seragam sekolah. Pengakuannya pada saat itu, ia diminta oleh panitia penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk menitipkan uang dengan dalih untuk perlengkapan sekolah.

“Tapi pihak panitia tidak memperlihatkan rinciannya. Lalu selang beberapa buan kemudian, tiba-tiba ada tagihan untuk melunasi pembelian perlengkapan sekolah.”

“Totalnya sebesar Rp 1 juta, namun pihak sekolah juga tidak melampirkan kwitansi pembayaran,” katanya.

Tak hanya itu, El pun mengaku jika pihak sekolah juga sering memungut iuran untuk uang perpisahan. Saat anaknya duduk di kelas 7 dan kelas 8, setiap tahunnya ia harus membayar uang perpisahan sebesar Rp 50 ribu.

“Tahun Ajaran 2018, kelas 9 dipungut sebesar Rp 275 ribu untuk uang perpisahan, sekolah berdalih iuran tersebut untuk mensubsidi siswa yang tidak mampu. Saya masih ingat itu.”

“Sebenarnya cukup dipusingkan dengan kebijakan sekolah, setiap tahunnya selalu ada iuran, pembangunan WC, lah, iuran perpisahan, lah, ditambah iuran untuk membeli komputer sekarang,” ucap dia.

SMPN 1 Tanjungsari. (Notif.id)

Pihaknya berharap pihak sekolah mempertimbangkan kebijakan yang terkesan memaksa orang tua siswa membayar iuran untuk membeli komputer tersebut. “Kami berharap pihak sekolah mencari solusi yang lain selain menarik iuran. Karena, tidak semuanya orang tua siswa mampu membayar iuran,” tutur dia.

Sementara itu, LN seorang guru SMP Negeri 1 Tanjungsari saat dihubungi Notif via telepon selular, membenarkan jika pihaknya yang mengirim pesan tersebut ke salah satu grup WhatsApp siswa SMPN 1 Tanjungsari.

“Benar Pak, saya mengirim tulisan itu ke grup WhatsApp murid, namun alangkah baiknya bapak datang langsung ke sekolah untuk mengkonfirmasi kepada kepala sekolah, ” tutur LN via telepon selular, Kamis 7 November 2019, siang dan langsung mengakhiri pembicaraan.

Saat ditelpon kembali oleh Notif beberapa kali, LN justru selalu menolak telpon. LN justru mengirim pesan kepada Notif dengan mengirim sebuah nomor telepon yang meminta Notif menghubungi nomor telepon tersebut.

Notif pun meminta penjelasan nomor telepon tersebut merupakan nomor siapa. Namun, LN tak memberi jawaban dan justru memblokir nomor telepon Notif. Saat Notif coba hubungi nomor telepon tersebut, ternyata nomor telepon tersebut adalah milim seorang wartawan di Sumedang.

Sumbangan Boleh, Pungutan Tidak

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang Agus Wahidin menanggapi adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh SMP 1 Tanjungsari. Menurutnya, klasifikasi mengenai sumbangan dan pungli sangatlah berbeda.

Pihak sekolah, kata dia, harus melakukan berbagai prosedur jika akan meminta sumbangan atau bantuan kepada orang tua siswa. Mulai dari bermusyawarah untuk menyampaikan alasan yang mendasari jika sekolah tersebut butuh bantuan. Tetapi, bantuan juga harus bersifat suka rela.

“Harus ada proses musyawarahnya bagaimana, teknisnya seperta apa, klasifikasinya juga seperti apa. Prinsipnya bantuan dan sumbangan itu boleh, sedangkan pungutan tidak boleh,” kata Agus saat dihubungi melalui telepon genggam, di Sumedang, Kamis 7 November 2019.

Dikatakan Agus, untuk masalah bantuan dan sumbangan, hal itu ranahnya ada di komite sekolah dan dewan pendidikan. Komite sekolah dan dewan pendidikan yang memutuskan apakah pihak sekolah akan meminta sumbangan atau bantuan melalui rapat orang tua siswa. Tentu sumbangan dapat dilaksanakan jika ads persetujuan dari orang tua siswa.

“Kalau tidak, ya enggak boleh dilaksanakan. Apalagi dipatok besar sumbangannya. Ini enggak boleh dan menyalahi aturan,” ucap dia.

Sebagai Kepala Disdik ia sudah berulangkali menekankan agar pihak sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Ia pun juga kerap memerintah kepala bidang dan kepala seksi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Kami sudah selalu memberikan imbauan dan penekanan-penekanan agar sekolah tidak melakukan pungutan-pungutan. Entah apapun alasannya,” katanya.

Penarikan Iuran UNBK Masuk Dalam Kategori Pungli

Anggota Komisi III DPRD Sumedang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rahmat Juliadi mengatakan jika penarikan iuran untuk membeli komputer dalam pelaksanaan UNBK masuk dalam kategori pungli. Sebab, UNBK bukan pertama kali dilakukan.

Rahmat membenarkan jika di Sumedang masih banyak sekolah yang belum menerapkan UNBK ini karena keterbatasan sarananya. Padahal, pelaksanaan UNBK sudah harus dilakukan sekolah.

“Tapi, itu, bukan berarti sekolah harus melakulan pungutan. Apalagi UNBK bukan hanya kali ini dilakukan. Pihak sekolah harus bisa mempersiapkan diri dari sebelum-sebelumnya dong,” kata dia.

Dikatakan Rahmat, pembelian komputer untuk pelaksanaan UNBK seharusnya tidak membebankan orangtua siswa. Seharusnya pihak SMP 1 Tanjungsari memasukkan anggaran kebutuhan UNBK di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

“Seharusnya ini bisa tercover. Jadi pihak sekolah tidak membebani orang tua siswa terkait pelaksanaan UNBK ini,” kata dia.

Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kata dia, bahwa pendanaan pendidikan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Akan tetapi, kata dia, peran masyarakat sudah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pendidikan, yakni pendanaan tersebut tidak boleh dalam bentuk pungutan atau pemaksaan.

“Hanya pemasalahannya selama pemerintah bisa memberikan pembiayaan yang baik, tidak perlu membebankan kepada orangtua siswa, apalagi ada orangtua siswa yang merasa keberatan.”

“Ini kesalahan perencanaan dari pihak sekolah, dan saya menyesalkan sekali adanya pungutan kepada orangtua siswa, ” tutur dia.

Kalupun memang betul-betul terpaksa butuh sumbangan, lanjut Rahmat, pihak sekolah boleh meminta bantuan kepada orangt tua siswa dengan cara yang tepat. Yaitu melalui rapat orang tua siswa yang dipimpin oleh komite sekolah.

“Komite sekolah harus melakukan komunikasi dengan seluruh orang tua siswa. Jadi ada prosedurnya. Harus ada musyarwarah dan jangan sampai membebani orang tua siswa. Tidak memaksa atau ada ancaman-ancaman kepada orang tua siswa yang tidak mau membayar iuran,” ujarnya.

Rahmat mengatakan, kasus dugaan pungli yang melibatkan SMP 1 Tanjungsari ini diharapkan menjadi warning buat sekolah-sekolah lainnya yang ada di Sumedang. Ia berpesan agar sekolah-sekolah lebih bauk mengajukan RAPBS untuk diusulkan masuk dalam APBD ketimbang melakukan pungutan.

Jika sudah mengajukan RAPBS, kata dia, kemungkinan besar DPRD akan membahas dan mengalokaiskan anggaran tersebut untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah.

“Jadi usulkan saja. Jangan main pungut-pungutan. Ajukan saja atuh. Toh anggaran di Disdik banyak yang tidak terpakai. Banyak juga alat peraga yang diusulkan tidak efektif juga kok. Ini, kan, bentuk perencanaan yang kurang baik.”

“Intinya kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, khusus untuk persiapan UNBK ini kewajiban sekolah. Jadi jangan bebani orang tua siswa lah. Jangan memaksakan kehendak,” katanya.

Rahmat menyebutkan, pihaknya baru menerima satu laporan dari masyarakat adanya dugaan pungli menjelang pelaksanaan UNBK. Laporan aduan baru muncul hanya untuk SMPN 1 Tanjunhsari saja.

“Baru dapat laporan dari SMPN 1 Tanjungsari saja. Nah enggak menutup kemungkikan kondisi seperti ini bisa terjadi juga di sekolah yang lain. Saya sesalkan sekali, dan ini bertanda ketidaksiapan dari Dinas Pendidikan Sumedang untuk menggelar UNBK,” ujarnya.

Rahmat mengimbau agar orang tua siswa yang mencurigai adanya dugaan praktik pungutan liar di sekolah lainnya untuk segera melapor ke DPRD Sumedang. Hal ini untuk mengantisipasi maraknya pungutan liar yang tidak terdeteksi oleh DPRD Sumedang.

“Untuk kasus dugaan pungli SMPN 1 Tanjungsari ini kami akan datangi sekolah untuk menanyakan masalah ini. Kami akan segera konfirmasi dan menyelesaikan masalah ini. Kalau terbukti, ya, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya.(kia/put)

2 COMMENTS

  1. Punglinya dimana? Uang iuran nya pun tidak digunakan untuk keperluan pribadi sang guru bukan? Itu untuk keperluan sekolah, mungkin saja dana bos kurang mencukupi dan orang tua juga siswa tidak wajib membayar 400 ribu karena itu hanya sumbangan dari orang tua. Sumbangan bisa dilakukan seikhlasnya tanpa dipaksakan. Dan disini juga tidak ada kata “diwajibkan membayar” Bukan? Ini bukan lah pungli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here