PDIP Dorong Bawaslu Maksimalkan Sosialisasi dan Informasi Pilkada 2020

  • Whatsapp
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, KABUPATEN BANDUNG – PDI Perjuangan Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bandung terkait persiapan menghadapi Pilkada tahun 2020. PDI Perjuangan pmeminta agar Bawaslu maksimal dalam memberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung terkait pelaksanaan Pilkada.

“Banyak masyarakat Kabupaten Bandung yang belum tahu bahwa tahun 2020 kita akan menghadapi Pilkada. Makanya kami dorong Bawaslu agar memperbanyak sosialisasi dan informasi ke masyarakat,” kata Ketua DPC PDI Perjungan Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganagara setelah berkunjung bersama jajarannya ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung di Soreang, Rabu 18 September 2019.

Read More

Selain itu, Harjoko juga meminta agar Bawaslu bisa lebih optimal dalam melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu merujuk masih adanya budaya money politic pada saat pelaksanaan pemilihan umum.

“Soal money politic itu sorotan kami yang kami sampaikan kepada Bawaslu. Masalahnya, budaya money politic di Indoensia sudah masuk dalam tingkatan akut dan kronis,” katanya.

Dengan beberapa masukan yang disampaikan kepada Bawaslu itu, ia berharap salah satu komponen penyelenggaran pemilu itu bisa memasifkan informasi mengenai praktik money politic. Baik ke masyarakat maupun ke peserta pemilu. Sehingga money politics tidak terjadi di pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung.

Kalaupun terjadi adanya praktik money politic nantinya, Harjoko meminta agar Bawaslu betul-betul melakukan penindakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, sesuai peraturan, untuk Pilkada hanya membutuhkan satu barang bukti untuk bisa melakukan penindakan pelanggaran.

“Untuk Pilkada, satu bukti sudah cukup untuk dilakukan penindakan. Yang melanggar, baik si pemberi atau penerima bisa dikenai sanksi,” katanya.

Sebagai partai politik yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan demokrasi, PDI Perjuangan tentu saja menolak keras praktik money politic. Harjoko mengatakan jika suara rakyat tidak bisa dibeli dengan uang karena merupakan suara tuhan.

“Tentu saja money politic itu akan menciderai nilai demokrasi dan akan menciderai harga diri rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan jika pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 bukan hanya kewajiban Bawaslu saja. Keaktifan masyarakat dan peserta Pilkada juga memiliki peran penting agar pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada tidak terjadi.

“Artinya, tugas mengawasi itu bukan hanya Bawaslu saja atau KPU yang memang sebagai komponen penyelanggara pemilu. Tapi pendidikan politik, sosialisasi, dan pencegahan pelanggaran, masyarakat dan parpol harus ikut andil juga,” kata dia.

Kendati demikian, Januar mengapresiasi langkah PDI Perjuangan Kabupaten Bandung yang berinisiatif menjalin komunikasi tentang persiapan menghadapi Pilkada dengan Bawaslu. Menurutnya, masukan-masukan yang diberikan kepada Bawaslu akan dijadikan sebagai evaluasi agar kinerja Bawaslu semakin lebih baik.

“Kami juga sampaikan tadi beberapa aturan ke mereka (PDIP). Seperti apa yang jadi larangan saat kampanye, bagaimana penindakan pelanggaran, penyelesaian senggketa dan lain sebagainya. Karena masih banyak peserta pemilu yang belum mengetahui aturan, terutama aturan penindakan pelanggarannya,” kata dia. (ell/mrb)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *