Bupati Sumedang Tolong Jangan PHP Kami untuk Bisa Bekerja di Jepang

Bupati Sumedang berswafoto denga puluhan calon PMI Sumedang yang rencananya akan diberangkatkan ke Jepang pada 31 Agustus 2019. Foto: tangkapan layar dari facebook fanpage @donyahmadmunir

Rasa kecewa tak bisa dibendung oleh sejumlah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dijanjikan Pemkab Sumedang berangkat ke Negeri Sakura, Jepang pada sesi pertama. Pasalnya, calon PMI ini berharap segera bekerja di Jepang untuk merubah nasib perekonomian keluarganya.

Pemkab Sumedang diketahui telah menjadwalkan pemberangkatan 31 orang PMI asal Sumedang pada 31 Agustus 2019 ke Jepang. Penjadwalan itu ditegaskan dengan adanya postingan akun facebook fanpage Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dalam postingan itu, Dony mengatakan telah bertemu dengan anak-anak muda terampil yang akan berangkat ke Jepang pada 31 Agustus 2019 di Gedung Negara. Pemkab Sumedang, tulis Dony, akan menyalurkan 31 orang tenaga kerja pada sesi pertama yang pernah magang di Jepang.

Sedangkan untuk sesi kedua, akan dilaksanakan terlebih dahulu pelatihan selama enam bulan sebelum berangkat ke Jepang. Dony juga menulis jika Pemkab Sumedang telah melakukan penandatangan MoU dengan PT Halo Bisnis Indonesia-Networking Development Innovation (HBI-NDI).

Penandatanganan MoU itu merupakan bentuk kerjasama Pemkab Sumedang dengan HBI-NDI terkait penyediaan tenaga kerja terdidik untuk bekerja di Jepang. Hal itu juga bentuk tindak lanjut pertemuan Pemkab Sumedang dengan pengusaha dan pemerintahan daerah di Jepang saat kunjungan Indonesia-Japan Business Forum di Osaka Jepang, beberapa waktu lalu.

“Kecewa sekali saya tidak bisa berangkat ke Jepang sesuai janji Pemkab Sumedang. Padahal saya sangat menunggu-nunggu ini untuk perbaikan ekonomi keluarga saya,” ujar Feri Kurniawan (31) calon PMI asal Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor kepada Notif, Minggu 31 Agustus 2019.

Feri membenarkan jika Bupati Sumedang mengadakan pertemuan dengan 31 orang calon PMI di Gedung Negara Sumedang pada bulan Juli 2019. Dalam pertemuan itu, Feri membenarkan jika Bupati Sumedang akan memberangkatkan dirinya bersama 30 rekannya ke Jepang pada 31 Agustus 2019.

“Penandatanganan MoU juga terjadi pada saat pertemuan itu antara bupati dengan pihak HBI,” katanya.

Feri merasa dibohongi oleh Pemkab Sumedang terkait penjadwalan pemberangkatannya ke Jepang. Bahkan hingga detik ini, kata dia, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Sumedang melalui bupati untuk memberangkatkan puluhan PMI itu.

Menurut Feri, kerjasama antara Pemkab Sumedang dengan HBI-NDI diperuntukkan bagi Specified Skilled Worker (SSW) atau Tokuteiginou. Dimana SSW itu, kata dia, bukanlah visa bagi yang magang di Jepang. Ia pun aneh dengan keputusan Pemkab Sumedang yang akan memberangkatkannya ke Jepang.

“Yang saya tahu, mantan pemagang yang sudah pulang dari Jepang dan hanya memiliki sertifikat Sankiyu dan Senmonkiyuu, dan apabila tidak punya dan hanya ada Nikiyuu dan Sokiyuu harus mendapatkan Hyouka Chousyou dari perusahaan yang dulu dia magang. Tetapi saat pertemuan di Gedung Negara tidak ada penjelasan mengenai hal itu, padahal hal itu merupakan aturan yang tidak bisa dilewati. Tetapi saya malah disebutkan akan diberangkatkan ke Jepang pada tanggal 31 Agustus kemarin,” kata Feri

Feri dari awal sudah tidak percaya apa yang disampaikan oleh bupati. Sebab untuk mengirimkan PMI prosesnya terlalu cepat dan sangat terburu-buru. Ia mengatakan upaya yang dilakukan Pemkab Sumedang sangat tidak logis jika langsung mengeluarkan jadwal pemberangkatkan 31 agustus kemarin.

“Sementara saat di pertemuan di Gedung Negara tidak ada penjelasan training order, wawancara, medikal, paspor, COE, dan sending Visa. Penjelasan juga tidak gamblang, malah langsung dijadwalkan akan diberangkatkan 31 Agustus kemarin, sementara teknis ke Jepang itu sangat panjang alurnya. Jadi jangan beria kami harapan palsu,” tuturnya seraya mengatakan batalnya pemberangkatan ke Jepang calon PMI juga tidak diumumkan secara resmi oleh Pemkab Sumedang.

Hal serupa juga dikatakan Agus Gunawan (30) calon PMI lainnya asal Desa Cilayung. Menurut Agus, Pemerintah Jepang sebelumnya hanya membuka kepesertaan pekerjaan magang. Maka dari itu, visa magang saat itu bisa digunakan.

Akan tetapi, ujar Agus, untuk bekerja di Jepang, Pemerintah Jepang memberi syarat kepada pekerja dengan harus memiliki visa SSW. Dimana yang dapat mengeluarkan visa SSW itu hanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemenaker RI.

“Visa yang diminta Pemerintahan Wakayama itu adalah visa kerja. Tapi tetap harus ikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. 70 ribu permintaan tenaga kerja ke Jepang itu bukan hanya Indonesia saja. Tapi negara-negara lainnya. Makanya bersaing dengan negara lain seperti Kamboja, Myanmar, Filipna, Vietnam, dan lainnya. Untuk visanya ada dibawah kewenangan BNP2TKI dan Binapenta, bukan di Ditjen Pemagangan,” kata warga Desa Cilayung ini.

Menurutnya, peserta eks-magang di Jepang juga harus memiliki syarat khusus, yaitu Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). KTKLN itu merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh setiap WNI yang bekerja di luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

KTKLN merupakan persyaratan kelengkapan dokumen pemberangkatan bagi calon pekerja yang ingin bekerja di luar negeri. KTKLN dapat diberikan apabila calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri, telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.

“Menurut saya ini tidak logis bila Pemkab Sumedang langsung mengeluarkan jadwal akan memberangkatkan pada hari Sabtu 31 Agustus 2019 kemarin, karena yang saya lihat persiapannya masih belum matang,” tuturnya.

Agus sendiri masih bertanya-tanya apakah program tersebut merupakan program pemberian harapan palsu Pemkab Sumedang atau memang Pemkab Sumedang tidak serius memberangkatkan calon PMI dari Sumedang ke Jepang. Kendati demikian ia berharap agar Pemkab Sumedang dapat memberdayakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Sumedang yang berpotensi terkait pengiriman tenaga kerja ke Jepang.

Di Sumedang, kata dia, ada 8 LPK pemagangan yang sudah Sending Organization (SO). Selain itu, kata dia, ada beberapa tokoh Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) Jawa Barat yang juga tinggal di Jatinangor, Sumedang.

“Mereka pasti memiliki pengalaman. Kalau di Sumedang ada yang memiliki potensi, kenapa harus melibatkan dengan pihak lain?. Tolonglah jangan beri kami harapan bisa berangkat ke Jepang,” katanya.

Jangan Sampai Publik Menganggap Sebuah Pencitraan BupatiĀ 

Pemerhati Pemerintah Kabupaten Sumedang, Asep Surya menilai jika Pemkab Sumedang memiliki niat yang bagus terkait program pemberangkatan calon PMI Sumedang ke Jepang. Meski pada kenyataannya, Pemkab Sumedang gagal memberangkatkan calon PMI. Yang ia sayangkan, Pemkab Sumedang tidak merancang program itu secara matang. Menurut dia, Pemkab Sumedang terkesan ceroboh dalam memutuskan jadwal pemberangkatan calon PMI.

“Memangnya gampang mempersiapkan SDM-nya?. Kan, tidak semudah membalikkan telapak tangan, ” kata Asep Surya.

Asep juga menilai jika pernyataan bupati yang akan menjadwalkan pemberangkatan calon PMI pada 31 Agustus 2019 bisa dijadikan publik menganggap bahwa itu merupakan sebuah pencitraan saja. Dengan pernyataan bupati itu itu, Asep meyakini banyak publik yang berpendapat jika Pemkab Sumedang seolah-olah ingin membuat kesan bahwa Pemkab Sumedang memiliki kepedulian kepada para calon PMI Sumedang.

Jika memang Pemkab Sumedang betul-betul akan memberangkatkan calon PMI Sumedang ke Jepang, Pemkab Sumedang harus betul-betul melakukan proses perencanaannya dengan matang. Jika Pemkab Sumedang kurang memiliki pengalaman, maka bisa menggandeng LPK yang ada di Sumedang yang sudah terbiasa memberangkatkan siswa pelatihannya ke Jepang.

Pasalnya, memberangkatkan warganya untuk bekerja di Jepang, kata dia, bukanlah perkara gampang. Selain prosedur, Pemkab Sumedang juga harus melihat dari sisi perlindungan warganya. Jika ada permasalahan terkait warganya di Jepang, maka Pemkab Sumedang bisa menyelesaikannya tanpa menyalahkan pihak lainnya karena kurangnya pemahaman.

“Ada baiknya berbicara dengan LPK-LPK yang ada di Sumedang. Tanya prosesnya bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Apasaja yang harus dipersiapkan? Jangan ada inisiatif sendiri gara-gara bupati pernah berkunjung ke Jepang menemui walikota Wakayama. Kan, tidak serta-merta, karena ini menyangkut Government to Government,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Asep Sudrajat membantah adanya pembatalan pemberangkatan ke-31 calon PMI ke Jepang tersebut. Menurutnya, Pemkab Sumedang tetap akan memberangkatkan ke-31 calon PMI itu. Hanya saja saat ini Pemkab Sumedang masih melengkapi berkas-berkas untuk pemberangkatan puluhan calon PMI Sumedang ke Jepang.

” Belum diberangkatkan. Namun bukan batal berangkat, tetapi masih melengkapi berkas, bahkan sekarang pun sedang ada kunjungan dari pihak Jepang ke Sumedang, ” kata Asep Sudrajat via pesan singkat, Sabtu 31 Agustus 2019.(kia/ras)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here