Menagih Ganti Rugi Pembangunan Waduk Jatigede

Ratusan orang warga berunjuk rasa ke halaman kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 18 Juli 2019.
Ratusan orang warga berunjuk rasa ke halaman kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 18 Juli 2019.

NOTIF.ID, SUMEDANG – Ratusan warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Orang Terkena Dampak (FOTD) pembangunan waduk Jatigede, berunjuk rasa di halaman kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis 18 Juli 2019.

Dalam unjuk rasa itu, massa menuntut Pemkab Sumedang segera menyelesaikan terhadap permasalahan tanah dan bangunan yang tergusur oleh pembangunan proyek tersebut

Koordinator lapangan, Aden Tarsiman mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar secepatnya menyelesaikan permasalahan terhadap tanah dan bangunan milik masyarakat yang terletak di area genangan, elevasi dan jalan lingkar seluas 34,5 hektare yang hingga saat ini belum mendapatkan ganti rugi.

“Pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Banyak yang belum mendapat ganti rugi akibat proyek pembangunan Waduk Jatigede,” ujar dia.

Dikatakan dia, warga juga menuntut pemerintah agar secepatnya memberikan ruang penggunaan area genangan Jatigede untuk usaha jaring apung dan segera memproses pencairan uang tunai pengganti rumah tinggal untuk 700 orang masyarakat yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sumedang.

“Kami menutut pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum melakukan proses gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang, untuk mendapatkan putusan Pengadilan sebagai penerima uang tunai pengganti Rumah Tinggal sebanyak 1976 orang dan segera memberikan Perumahan di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Conggeang terhadap 750 KK asal genangan Waduk Jatigede yang belum mempunyai tempat tinggal, ” sebutnya.

Selain itu, warga menuntut pemerintah agar segera membuka lapangan kerja bagi masyarakat asal usia produktif yang masih pengangguran sebanyak 1575 orang dan menuntut agar membuat replika 48 situs atau cagar budaya yang kini telah lenyap terendam air Waduk Jatigede.

Pemkab Akan Kaji Tuntutan Pengunjuk Rasa

Sementara itu, Asisten Pembangunan Pemda Kab. Sumedang, Endah Kusyaman mengatakan, pihaknya akan mengkaji ulang permasalahan-permasalahan yang menjadi tuntutan dari pengunjuk rasa.

“Nanti akan disampaikan kepada Bupati Sumedang terkait permasalahan permasalahan tersebut, ” kata Endah kepada sejumlah wartawan ditemui di lokasi

Menurut dia, Pemkab Sumedang sampai saat ini masih menindaklanjuti terkait permasalahan-permasalahan dampak sosial dan masyarakat akibar pembangunan Waduk Jatigede.

Perwakilan Satker Jatigede, Arief menuturkan, pada tahun 2016 sebanyak 699 putusan terkait ganti rugi sudah ingkrah, dimana 307 putusan yang sudah dibayar, Namun, kata dia, sisanya belum dilakukan pembayaran mengingat anggaran di pihak Satker Jatigede saat ini masih menunggu anggaran dari Pemerintah Pusat.

“Oleh karea itu, harus melakukan proses sidang ke Pengadilan Negeri sebagai salah satu dasar untuk pengajuan anggaran, ” katanya.

Menurut Arief, Satker Jatigede belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pembayaran lagi dengan alasan anggaran dari Pemerintah Pusat belum dianggarkan.

“Akan melakukan yang normatif saja, untuk penataan dan diajukan studi termasuk pengeloaannya dan akan disampaikan Kekementrian PUPR serta untuk ijin pembangunan maupun penggunaan perumahan di Desa Sakurjaya untuk keperluan warga OTD diserahkan ke pihak Pemkab Sumedang ” ucapnya.

Pengunjuk Rasa Belum Dapat Hak Ganti Rugi

Perwakilam BPN Kabupaten Sumedang, Deden menyampaikan, BPN Kabupaten Sumedang sudah melakukan koordinasi dengan pihak Satker Jatigede terkait permaslahan-permasalahan dampak sosial dan kemasyarakatan akibat pembangunan Waduk Jatigede.

“Secara teknis untuk kenaikan harga baik tanah dan bangunan di area genangan Waduk Jatigede sesuai dengan hasil kaji dan pengukuran dari pihak aprisal, ” jelas dia.

Dikatakan dia, massa yang berunjuk rasa yan pada umumnya adalah warga masyarakat orang terkena dampak (OTD) pembangunan Waduk Jatigede. Pengunjuk rasa tersebut  yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang, perihal gugatan uang tunai untuk rumah pengganti dan uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede yang sampai saat ini belum dibayarkan.

“Yang berunjuk rasa adalah yang saat ini belum mendapatkan haknya. Mereka sudah mendapat putusan dari pengadilan,” katanya.(kia/mrb)

Laporan Kiki Andriana dari Sumedang, Jawa Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here