People Power, Frustasi Politik, Nuzulul Quran

Ilustrasi People Power
Ilustrasi People Power, Aksi Tolak Hasil Pemilu 2019

“Kubu oposisi dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi tentu sangat susah mengubah hasil perolehan suara pemilu secara konstitusional. Sehingga satu-satunya cara yaitu ditempuh dengan jalur inkonstitusional. Ini bentuk frustasi politik”

Kubu oposisi pemerintah merencanakan mengerahkan gerakan massa atau people power pada tanggal 22 Mei 2019. Di tanggal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan dan menetapkan hasil Pemilu 2019, termasuk penetapan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk periode lima tahun mendatang.

Banyak yang mengklaim jika people power yang direncanakan oleh kubu oposisi pemerintah itu diduga mengandung unsur politis. Yaitu menolak hasil penghitungan suara secara resmi oleh KPU pada tanggal yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1441 Hijriah.

Terlebih banyak orang menilai jika aksi massa itu berpotensi membuat kerusakan. Sebab, sejak awal sudah dipupuk untuk melawan negara, untuk tidak percaya kepada lembaga yang menyelenggarakan pemilihan pemimpin negara, yakni KPU.

Dalam sejarah, 17 Ramadan merupakan hari yang sangat bersejarah karena ada peristiwa penting bagi umat islam. Di tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi kala itu, kaum muslimin berperang melawan kaum Quraisy. Perang ini disebut Perang Badar. Perang Badar kala itu dipimpin langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW dan berlangsung di sekitar sumur badar.

Barangkali, selain Perang Badar, ada peristiwa lain yang juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Yakni, Nuzulul Quran atau waktu diturunkannya Alquran, kitab suci umat Islam.

Alquran diturunkan pada malam qadar (lailatul qadr), sebagaimana tercantum dalam surat Alqadr ayat pertama. “Sesungguhnya kami menurunkannya di malam qadr.”

Semua pemikir Islam sepakat bahwa secara historis ayat-ayat Alquran diturunkan secara bertahap kepada nabi Muhammad. Tetapi, tanggal 17 Ramadan diniai sebagai momentum waktu turunnya Alquran ke pentas bumi.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid ke-15 halaman 433 menjelaskan bahwa semua ulama sepakat Alquran adalah sifat Allah yang qadim (terdahulu), karenanya sejak dahulu ia sudah ada. Tetapi belum tampak di bumi. “Ketika ayat Alquran pertama kali diterima nabi Muhammad, maka ketika itu tampaklah dia (Alquran).”

Berdasarkan apa malam qadr itu ditentukan pada tanggal 17 Ramadan? Ulama mengemukakan pendapat yang beragam terkait kapan tepatnya malam qadr itu. Tetapi, yang menyebut tanggal 17 itu setidaknya bisa ditelusuri dalam Bulughul Maram karangan Alhafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani.

Dari Muawiyah bin Abi Sufyan RA, dari Rasulullah SAW. “Berkata Rasulullah, di malam qadr, yakni malam ke-17 (Ramadan)”, diriwayatkan oleh Abu Dawud. (Bulughul Maram, hadis nomor 723, bab I’tikaf dan Qiyamu Ramadan).

Hingga kini, disepakati bahwa 17 Ramadan adalah malam turunnya Alquran. Malam yang penuh keagungan, malam yang sepatutnya dijadikan momentum untuk meresapi Alquran sebagai petunjuk untuk menciptakan Islam yang rahmat bagi segenap alam.

“Tanggal 22 Mei itu Nuzul Quran, dan jangan nodai hari turun Quran dengan kegiatan-kegiatan yang kontra produktif apalagi membahayakan kemanusiaan,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo seusai menggelar buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin 13 Mei 2019 seperti dikutip dari Kompas.com.

Bambang juga menilai, seruan people power tidak tepat karena tak ada keadaan yang genting dan memaksa. Ia mengatakan, turunnya massa dalam jumlah besar untuk menggulingkan penguasa biasanya muncul setelah adanya krisis ekonomi atau pemerintahan yang otoriter. Namun, itu tak terjadi saat ini.

“Semua tidak ada. Semua berjalan demokratis dan tidak represif dan tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada alasan untuk mewacanakan people power. Karena kalau itu dipaksakan maka yang rugi adalah rakyat,” kata dia.

Oleh karena itu, politisi Partai Golkar ini mengimbau masyarakat fokus beribadah pada bulan Ramadan ini dan tidak terprovokasi oleh ajakan melakukan tindakan inkonstitusional.

“Seperti demo-demo, sebaiknya di bulan suci ini kita laksanakan ibadah dan tanggal 22 hari turun Al Quran sehingga ayo kita hormati,” kata dia.

Beberapa hari ini, lini masa twitter ramai postingan gambar ajakan untuk berkumpul untuk menolak hasil Pemilu 2019. Ajakan itu lantas tak hanya berhenti di media sosial saja, bahkan sudah bertebaran di berbagai platform media sosial lainnya. Tak terkecuali aplikasi perpesanan ponsel pintar.

Di Twitter misalnya, tim menemukan beberapa postingan bergambar dari akun @Ormas_FPI. Postingan bergambar tersebut berisi tulisan ajakan kepada masyarakat untuk aksi menolak pemilu yang curang hingga buka dan sahur bersama di depan kantor KPU pusat. Satu dari beberapa postingan bergambar tersebut juga bertuliskan tentang Jihad Konstitusional yang akan dilakukan pada 21-22 Mei 2019.

Berikut postingan bergambar di lini masa akun twitter @Ormas_FPI

Menuai Penolakan dari Berbagai Elemen Masyarakat

Menurut Nicholas Henry, 2011 dalam “People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the Philippines” mendefinisikan people power sebagai frasa yang membangkitkan citra perubahan politik yang tiba-tiba dan dramatis. Seperti demonstrasi massa di jalan-jalan kota besar dan para pemimpin oposisi berbicara kepada massa mengenai keruntuhan rezim sebelumnya yang selama ini tampak kokoh tak tergoyahkan.

People Power menurut Wikipedia, merupakan istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter. People power di Indonesia pernah terjadi pada era reformasi dengan tergulingnya rezim Soeharto yang dipicu oleh demo besar mahasiswa dan rakyat pada Mei 1998.

Dalam konteks Pemilu 2019, seruan people power awal mula diucapkan oleh Amien Rais saat menggelar aksi 313. Ia menyerukan kata-kata itu di Kompleks Masjid Sunda Kelapa, Minggu 31 Maret. Seruan people power kemudian santer dan kerap digunakan oleh elit politik pendukung pasangan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, salah satunya Eggi Sudjana yang menjadi tersangka makar.

Namun belakangan, Amien Rais yang merupakan mantan ketua MPR periode 1999-2004 menyetop penggunaan istilah people power. Sebagai gantinya, Amien Rais dan kubu oposisi menggunakan istilah kedaulatan rakyat.

“Dari sekarang kami tidak gunakan people power, tapi kedaulatan rakyat,” kata Amien di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa 14 Mei 2019. Seperti dikutip dari Tempo.

Kendati demikian, istilah people power itu ibarat ‘nasi telah menjadi bubur’, sudah membekas dan terekam di memori masyarakat Indonesia. Banyak kalangan dari berbagai elemen masyarakat yang menolak seruan istilah Amien Rais itu. Umumnya, seruan people power itu dinilai masyarakat banyak dampak negatifnya.

Gabungan Lintas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menyatakan menolak dan tidak sepakat dengan gerakan people power. Gerakan people power dianggap berpotensi menimbulkan perpecahan yang bisa berdampak pada korban jiwa, politik dan ketidakstabilan perekonomian.

Sikap tegas menolak people power itu diambil setelah Gabungan Lintas BEM Jakarta melakukan kajian dampak positif dan negatifnya.

“Gerakan BEM Jakarta mengambil sikap tegas yakni menolak dan tidak sepakat dengan rencana adanya gerakan people power,” ujar Koordinator Andi Prayoga, dari Presma STEBANK Islam Jakarta, melalui siaran persnya, Kamis 16 Mei 2019.

BEM Bandung juga menyatakan menolak adanya aksi gerakan itu. Sekretaris Cabang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Bandung, Romadhon Hariansyah mengatakan ‎akan berkoordinasi dengan seluruh BEM yang ada di Bandung Raya dan Jawa Barat. Koordinasi ini adalah untuk meminta mahasiswa untuk tidak ikut-ikutan ke Jakarta pada 22 Mei 2019 mendatang.

“Kita percayakan saja hasilnya Ke KPU saja, jadi kami pun tadi sudah deklarasi menolak usaha people power ini,” ucap Romadhon seusai acara silaturahmi antara BEM mahasiswa di Kota Bandung dengan Kapolda Jabar di Hotel El Royale, di Jalan Merdeka Kota Bandung.

Romadhon yang juga kader GMNI tersebut juga menginginkan suasana yang aman saat pengumuman hasil pemilu ini. “Jangan sampai kita terpecah belah, persatuan itu yang utama,” ucapnya, seperti dikuti dari Pikiran Rakyat.

Selain mahasiswa, banyak organisasi masyarakat di Indonesia yang juga menyatakan menolak gerakan massa tersebut. Tak terkecuali Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemuka agama, para elit politik, hingga tokoh masyarakat di pelosok nusantara.

Di Sumedang, Jawa Barat, masyarakat Kabupaten Sumedang menolak adanya rencana gerakan people power saat keputusan hasil pemilu serentak 2019 yang dijadwalkan oleh KPU RI, Rabu, 22 Mei 2019 nanti.

Pernyataan tersebut dilontarkan saat FKUB Kabupaten Sumedang mengadakan Workshop, di RM Saung Teko, Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu 19 Mei 2019 sore.

Kegiatan ini diadakan sebagai upaya untuk memelihara kerukunan antar umat beragama, pasca pelaksanaan pemilu serentak 2019, dan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang beserta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumedang menolak gerakan People Power, dan tidak akan berangkat ke Jakarta saat keputusan hasil pemilu 2019 nanti, ” ucap ketua FKUB Sumedang, Samsul Falah ditemui Notif usai menggelar Workshop, di Saung Teko, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.

Di Provinsi Aceh yang mayoritas masyarakatnya adalah pendukung capres-cawapres nomor urut 02 pun memiliki sikap yang sama. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh, Tgk. Faisal Ali menilai, ajakan pengerahan massa besar-besaran saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019 menyesatkan.

“Dan saya kira masyarakat di Aceh tidak perlu meresponnya. Tetap beraktivitas seperti biasa,” tegas Tgk. Faisal, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Menurut Tgk. Faisal, ada baiknya para tokoh yang selama ini kerap mengembuskan ajakan people power memunculkan sesuatu yang bisa menjadi uswatun-ḥasanah. Ketimbang memunculkan argumen yang bisa merusak Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, daripada melakukan hal-hal yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, lebih baik para pihak yang tidak menerima ketetapan KPU menempuh jalur hukum sesuai undang-undang.

“Ada kekurangan dalam pemilu saya kira hal yang wajar. Ada koridor hukum yang silahkan ditempuh. Kalau ada pihak yang kurang senang, silahkan tempuh koridor hukum,” sarannya.

Islam sendiri, menurut Tgk. Faisal, tidak membenarkan adanya pengerahan massa untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks masyarakat bernegara.

MUI Sebut People Power Hukumnya Haram

MUI mengatakan people power haram hukumnya jika dilakukan dengan cara memaksa untuk mengganti atau mengubah hal yang jadi kesepakatan nasional, seperti UUD 1945.

People power yang dilakukan dengan cara memaksakan kehendak untuk mengganti atau mengubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, baik yang tertuang di dalam undang-undang maupun konstitusi negara, menurut pendapat kami, hukumnya haram,” kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat 17 Mei 2019 seperti dikutip dari Detik.com.

Dia mengimbau warga tidak terprovokasi ajakan people power atau apa pun namanya. Dia mengibaratkan pengerahan massa seperti demonstrasi seperti pisau.

“Tadi dalam tausiah kami, salah satunya adalah menghimbau untuk tidak terprovokasi mengikuti ajakan people power atau apa pun namanya yang sekarang misalnya diganti dengan aksi kedaulatan rakyat atau misalnya aksi damai. Saya ibaratkan begini, demonstrasi, aksi, itu kan sama kedudukannya sama seperti pisau. Kalau pisau itu digunakan untuk kepentingan yang manfaat, pisau itu tidak membahayakan. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk kepentingan jahat, pisau itu menjadi berbahaya,” katanya.

Namun kalau people power itu tidak ada niat untuk memaksakan kehendak, hal itu tidak haram. Dia mencontohkan people power saat unjuk rasa atau penyampaian pendapat yang kerap dilakukan.

“Kecuali kalau people power itu tidak ada niat untuk memaksakan kehendak, hanya unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, tanpa ada tuntutan harus, saya kira itu adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi kita. Hak menyatakan pendapat, hak menyampaikan aspirasi, itu dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tapi kalau dimaksudkan untuk memaksakan kehendak terhadap sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, itu adalah haram hukumnya. Karena, orang muslim itu harus tunduk pada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama,” jelasnya.

Dia juga menyarankan, jika ada sengketa, bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, putusan hakim konstitusilah yang akan menyelesaikan perbedaan di antara pihak yang berselisih.

“Artinya apa, putusan hakim itulah yang nanti menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang berselisih. Jadi di situ fungsinya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan kepada seluruh peserta pemilu,” ujar Zainut.

Selain soal people power, Wasekjen MUI Amirsah Tambunan menyoroti soal ajakan tidak membayar pajak. Menurut MUI, pajak merupakan kewajiban warga negara karena digunakan untuk membangun bangsa.

“Dalam konteks ini, MUI pernah membicarakan dalam suatu ijtimak ulama soal pajak ini, betapa pentingnya pajak untuk dibayar oleh masyarakat dan sebaliknya, negara juga berkewajiban untuk kembali menyalurkan pajak itu bagi rakyat. Dalam konteks misalnya membangun sarana dan prasarana, memajukan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya itu semua dibiayai dari pajak,” ujar Amirsah.

People Power, Frustasi Politik?

Direktur Eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP) Jawa Barat,  Adiyana Slamet menganalisis skenario di balik rencana people power. Menurut dia gerakan massa itu akan menciderai people’s sovereignty pascapemungutan suara dan Pra Penetapan Hasil Pilpres 2019.

“Skenarionya yakni alih-alih penetapan hasil rekapitulasi KPU pada tanggal 22 Mei 2019 akan ditolak kubu Parabowo Sandi, hal itu sangat menciderai Demokrasi konstitusional,” kata dia kepada Notif.

Menurut dia, segala sengketa pada pelaksanaan Pemilu 2019 seharusnya diselesaikan secara damai dan terlembagakan. Yaitu melalui institusi seperti Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, hasil perolehan suara mulai  Pileg dan Pilpres sudah terlihat melalui rekapitulasi yang dilakukan KPU RI baik secara manual maupun di Situng KPU.

“Kubu oposisi dalam hal ini kubu Prabowo-Sandi tentu sangat susah mengubah hasil perolehan suara pemilu secara konstitusional. Sehingga satu-satunya cara yaitu ditempuh dengan jalur inkonstitusional. Ini bentuk frustasi politik,” katanya.

Dikatakan Adiyana, ada upaya-upaya membuat suasana lebih mencekam saat penetapan hasil Pemilu secara resmi oleh KPU. Hal ini akan mengganggu stabilitas politik, keamanan, bahkan ekonomi Indonesia. Tentu saja, kata dia, akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut dia, Jawa Barat merupakan lumbung suara Prabowo-Sandiaga. Ia khawatir jika masyarakat Jawa Barat ikut  terprovokasi isu people power tersebut. Adiyana mengimbau agara masyarakat Jawa Barat untuk menanggapi isu people power dengan kepala dingin.

“Perbedaan pendapat itu sah-sah saja. Tapi alangkah lebih baik jika tidak ikut terprovokasi atau bahkan ikut turun melakukan aksi people power. Alangkah baiknya jika menghormati hasil KPU. Berbijaklah dan jaga kerukunan dalam bernegara,”  kata dia seraya mengcapkan bahwa imbauan serupa sudah dilakukan oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mewakili Tool of The State (alat negara).

Adiyana juga mengapresiasi  sikap delapan orang kepala daerah dan dua tokoh politik yakni Agus Harimurti Yudhoyono dengan Yenny Wahid, yang mengikuti silaturahmi dari Bogor untuk Indonesia di Museum Kepresidenan Balai Kirti Komplek Kepresidenan RI, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, berkumpulnya politisi-politisi muda di Bogor itu merupakan langkah baik untuk menjaga bagaimana soliditas kebangsaan dalam bingkai persatuan, ditengah pro dan kontra pernyataan elit-elit politik tentang Pemilu 2019.

“Demokrasi harus dipahami dengan bagaimana aturan ditegakkan melalui jalur konstitusional. Menggunakan jalur  people power atau kekuatan massa itu tidak mencerminkan demokrasi yang rasional, normal, dan proporsional,” katanya.

“Apalagi tanggal 22 Mei itu bertepatan dengan Nuzulul Quran, lebih baik kita bermuhasabah, merenungi, memahami, dan meresapinya sebagai umat islam. Mari rajut kembali persaudaraan demi stabilitas politik, keamn, dan ekonomi dalam bingkai persatuan sesuai cita-cita founding father kita,” katanya seraya menutup pembicaraan dengan mengajak para tokoh agama untuk menjaga kondusifitas NKRI.

Komentar-komentar Tokoh Terkait People Power

People power itu adalah, ya, pemilu itu. People power kan artinya rakyat menyatukan kekuatan untuk melakukan perubahan. Dan pada tanggal 17 April 2019 rakyat sudah menunjukkan sikapnya untuk melakukan perubahan. Perubahan itu artinya penetapan tentang arah negara lima tahun ke depan sesuai dengan program yang diajukan pemerintah. Itulah people power sesungguhnya. Rakyat sudah bersatu, lalu mari kita terima hasilnya. Kalau ada yang salah-salah kita perbaiki dulu sampai tanggal 22 Mei 2019 kita akan tahu yang mana yang menang dan mana yang kalah. (Mahfud MD, Mantan Ketua MK)

Kita mampu menyelesaikan masalah, di sana sini ada, bahkan ancaman mau people power katanya. Kita Punya Allah. Insya Allah semuanya tidak akan terjadi. Kita bersyukur bangsa Indonesia berhasil mengadakan Pileg, Pilpres dengan aman dan damai. Mari kita pelihara kedewasaan ini dalam berbangsa dan bernegara dan harus lebih dewasa lagi dan matang lagi. (Said Aqil Siradj, Ketua PBNU)

Tanggal 22 Mei itu Nuzulul Quran, dan jangan nodai hari turun Quran dengan kegiatan-kegiatan yang kontra produktif apalagi membahayakan kemanusiaan. Tidak ada alasan untuk mewacanakan people power. Karena kalau itu dipaksakan maka yang rugi adalah rakyat. (Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI)

Kami mengajak kepada semua warga negara maupun komponen bangsa untuk berpijak pada hukum dan konstitusi. Jadi semua harus menghormati apa yang diputuskan KPU. Kalau memang ada yang merasa tidak puas bisa melaporkan melalui mekanisme yang sudah ada. (Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah)

Kalau tidak salah tanggal itu (22 Mei) sekaligus perinagatan Nuzulul Quran. Kita Ngaji saja yuk. Saya ingin membuat pengajian besar dan kita ingin libatkan pada pengajian itu ngumpul bersama FKUB agar semua bisa berkumpul dengan riang gembira. (Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah)

Setelah Pemilu selesai, sekarang tidak ada istilah pendukung 01 atau 02. Tetapi satu ditambah dua sama dengan tiga, yakni persatuan Indonesia. Jika semua bisa menahan diri tidak akan ada yang namanya people power. Saya orang yang tidak setuju dengan people power, apapun alasannya, karena lebih banyak mudhorotnya dari pada manfaatnya. (Gus Miftah, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji)

Rujukan: Riset Tim Notif dari Berbagai Sumber

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here