Kubu Prabowo Keluhkan Kinerja KPU Hingga Penyalahgunaan Kekuasaan

Prabowo-Sandi. Foto: Instagram/prabowo
Prabowo-Sandi. Foto: Instagram/prabowo

NOTIF.ID, DEPOK – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih jauh dari standart profesional, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Hal tersebut, diungkapkannya setelah melakukan sidak ke ruangan Siber KPU pada Jumat 3 April 2019 lalu. Menurut dia, banyak ditemukan masalah dalam pengelolaan informasi sistem penghitungan suara (Situng).

“Yang saya sidak kemarin itu, sistem Situngnya banyak bermasalah, terlihat sekali kpu amatiran, apalagi server yang digunakan Internasional Standart Organization (ISO)nya 270001 sehingga tingkat keamanannya rawan untuk ditembus,” ucap Fadli saat ditemui di Taman Bunga Wiladatika Kota Depok, Kelurahan Harjamukti Kota Depok, kemarin.

Permasalahan juga ditemukan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini pada sistem input data yang terpantau olehnya bila jumlah perolehan suara pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) melebihi kapasitas maka secara otomatis tidak terserap.

“Misalnya kalau ditaro disitu ada 1 juta suara dalam sebuah TPS, seharusnya bisa masuk (input) padahal kita tau batasnya tps itu 300, seharusnya yang dibawah 500 ada rumusnya sederhana,” katanya.

Menurut dia, kesalahan tersebut sangat mudah ditemukan oleh masyarakat kemudian disebarkan melalui sosial media.

Selain itu, cara mengoreksi penghitungan suara dari KPU Daerah juga hanya melalui pesan whatssap yang diterima oleh KPU RI. Fadli menegaskan, temuan tersebut membuktikan bahwa perlu ada evaluasi Pemilu secara keseluruhan.

“Ini sangat memalukan, jadi kan apa namanya, kalau bukan amatiran,” ujar dia.

Kedepan, temuan tersebut akan disampaikan pada KPU agar bisa menjadi bahan pertimbangan untuk evaluasi.

“Ini akan menjadi evaluasi yg luar biasa bagaiman situng seperti itu juga bisa dilakukan dengan cara yang sangat amatiran,” kata Fadli.

Selanjutnya, temuan kesalahan itu dianggap Fadli akan berdampak pada hasil rekapitulasi suara yang juga harus dievaluasi.

“Saya kira iya, karena itu belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Kan katanya penghitungan berjenjang, nanti kita lihat nanti penghitungannya.”

Fadli juga menilai, proses penghitungan berjenjang sangat rawan terjadi kecurangan, pemindahan, penambahan, penggelembungan angka, dan sebagainya.

“Jadi kecurangan ini memang luar biasa masif, sistemik, sistematis, dan terstruktur menurut saya,” kata dia.

Penyalahgunaan Dana Negara

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menilai dugaan penggunaan dana negara yang menguntungkan salah satu paslon harus segera ditindak lanjuti.

Menurut dia, hal ini tidak boleh dibiarkan dan harus segera dilakukan audit karena jika terbukti, hal ini dianggap sebagai penyelewengan uang masyarakat.

Kata dia, hal ini masuk ke dalam missuse state of resource atau penyalahgunaan anggaran sumber daya negara. Penyalahgunaan ini termasuk penyelewengan atau penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau BUMN dan BUMD.

“Nah ini yang tentunya sangat mudah dilakukan audit kalau perlu ada forensik audit karena tidak boleh ada satu rupiah pun juga yang digunakan dana pemerintah untuk menguntungkan salah satu paslon baik itu 01 maupun 02,” ucap Sandiaga saat ditemui di Taman Wiladatika Depok, kemarin.

Ia berharap dalam Pemilu kali ini, tidak ada tindakan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan karena pihaknya menerima sejumlah laporan adanya tindak missuse state of resource.

“Salah satu yang harus kita bentengi adalah abuse of power dan salah satu abuse of power yang kasat mata dan paling mudah dilakukan penelitian adalah penggunaan dari anggaran negara, ini yang tidak boleh kita tolerir sama sekali,” katanya.

Sandiaga yang memiliki latar belakang di bidang keuangan meminta agar adanya audit dari aparat akuntan yang kredibel dapat segera dilakukan. Meski begitu, dirinya tetap tidak mau berpikir negatif dan lebih memilih fokus menjelang hasil Real Count yang dilakukan KPU selesai pada tanggal 22 Mei mendatang.

“Saya bersama pak Prabowo berharap temuan yang sudah dilaporkan kita koreksi kita revisi semuanya oleh para penyelenggara pemilu saya berharap juga laporan – laporan seperti penyelenggara pemilu yang menggunakan anggaran negara ini bisa ditelusuri sehingga ada temuan yang konkrit yang bisa meyakinkan publik bahwa tidak ada anggaran masyarakat anggaran dana yang digunakan, dan itu harus melakui proses audit,” katanya.(str/ras)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here