Masyarakat Harus Sadar dan Sabar Menunggu Hasil Resmi Pemilu 2019

  • Whatsapp
Pengamat Hukum dari UNPAD Bandung Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M
Pengamat Hukum dari UNPAD Bandung Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. Foto: Istimewa
Perkiraan waktu baca: 2 menit

NOTIF.ID, BANDUNG – Menanggapi kondisi pascapemilu saat ini, Pengamat Hukum dari UNPAD Bandung Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M mengatakan, masyarakat seharusnya dapat bersabar menunggu hasil penetapan perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehingga tidak terjadi kegaduhan.

Dikatakannya, proses pemilu tidak hanya satu tahapan saja. Namun ada beberapa proses tahapan lainnya. Terkait proses ini tentu saja memerlukan waktu.

Read More

“Masyarakat ini karena sudah dipancing quickcount itu hasilnya ingin segera diketahui, siapa pemenangnya di Pilpres atau Pileg. Mungkin ini akibat saja, dipancing dengan quickcount sementara disisi lain misalnya melalui realcount atau metode lain seperti exitpol itu, kan, menjadi semacam informasi pemicu,” katanya saat dihubungi via telepon, Selasa 30 April 2019.

Akibat persoalan tersebut yang saat ini berkembang di masyarakat, kata dia, butuh kesadaran dan kesabaran dari masyarakat sendiri, untuk menunggu hasil resmi dari penyelenggara pemilu.

“Proses pemilu itu tidak satu hari. Mulai dari tanggal 17 (pencoblosan) bahkan sebelumnya, dan nanti berakhir tanggal 22 Mei. Jadi tidak cukup satu atau dua hari menanti hasilnya. Memang harus sabar. Kan ada tahapan-tahapannya, mulai dari TPS, kecamatan, kemudian ke KPU kab/kota, provinsi baru ke nasional. Ada jenjangnya, bukan satu dua hari, jadi harus sabar masyarakat,” ucapnya.

Hernadi yang juga dosen di Fakultas Hukum UNPAD Bandung ini juga menjelaskan, bila terjadi permasalahan hukum, Pemilu sudah menyediakan mekanisme untuk penyelesaiannya. Dosen mata kuliah Hukum Tata Negara, HAM dan pemerintah daerah ini juga menyebutkan, permasalahan hukum yang terjadi dapat ditempuh sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.

“Misalnya berkaitan dengan hasil pemilu, misalnya ada persoalan hukumnya kan di bawa ke MK, atau secara internal kana da pengawas, ada Bawaslu, panwas. Nanti juga ada DKPP, itu kan penyelesaian-penyelesaian hukum yang disediakan aturannya oleh undang-undang. Jadi tidak diluaran atau liar,”katanya.

Bila sebatas aspirasi, kata Hernadi, tidak menjadi masalah asalkan masih dalam aturan main yang ada, tidak menimbulkan kegaduhan ataupun masalah lainnya hingga konflik.

“Yang resmi itu hanya dari KPU, itu dasarnya dari C1 yang dihitung secara berjenjang. Ya sabar saja. Jadi memang tidak ada cara lain, kalau misalnya ingin mengikuti ya ikuti saja misalnya memantau disetiap tahapan. Kalau ada kecurangan tinggal ditunjukan, kan gitu, tanpa melalui sikap atau perbuatan anarkis,” ucapnya.(boy/ras)

Laporan Boby Roska dari Bandung, Jawa Barat

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *