Praktisi Hukum dan Akademisi Kaji Masalah Pemilu 2019

Ilustrasi Pemilu Serentak 2019.(notif.id)
Ilustrasi Pemilu Serentak 2019.(notif.id)

NOTIF.ID, SUMEDANG – Penyelenggaraan pemilu serentak yang dilaksanakan 17 April 2019 lalu dan proses rekapitulasi yang masih berlangsung hingga saat ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Kajian-kajian untuk membedah tahapan pemilu serentak juga banyak dilakukan oleh beberapa akademisi. Sebab, terkesan ada upaya-upaya dari berbagai pihak untuk medelegitimasikan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Praktisi Hukum dari Ali Nurdin & Partners, Ali Nurdin mengatakan jika proses pemilu serentak 2019 memiliki beberapa kekurangan. Kendati demikian, prinsip pemilu merupakan proses menuju demokratisasi. Sehingga, masyarakat Indonesia perlu menjaga dan mengawal proses pemilu agar berjalan dengan baik searah dengan konstitusi.

“Kalau ada berbagai macam permasalahan kita punya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya yaitu mahkamah konstitusi, sehingga permasalahan yang ada ya sudah biarkan MK untuk memeriksa, mengadili dan mengutusnya,” katanya usai menjadi pembicara pada seminar “Pemilu 2019: Kompleksitas Pelaksanaan Dan Upaya Penanganan” di gedung Fakultas Hukum Unpad Jatinangor, Jumat 26 April 2019.

Menurut dia, jika terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggaran pemilu baik KPU maupun Bawaslu, mekanismenya bisa diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelanggaran Pemilu (DKKP). DKKP nantinya yang akan memeriksa dan menyelesaikan kasus pelanggaran itu.

“DKKP sendiri terbukti berintegritas. Banyak yang dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran dan kecurangan pada proses pemilu,” ujar pria yang sudah banyak mengawal sengketa pemilu sejak tahun 2004.

“Bahkan terakhir ada dari beberapa anggota KPU propinsi sampai diberhentikan, artinya terhadap dugaan pelanggaran itu, apapun itu kita serahkan kepada lembaga yang berwenang. Kalau ada pelanggaran administrasi pemilu, ya, ke Bawaslu, kalau ada pelanggaran kode etik ke DKKP, kalau ada pelanggaran yang menyangkut hasil pemilu termasuk prosesnya, ya, kita serahkan ke MK,” katanya.

Ada bebeapa evaluasi yang harus dilakukan ke depan untuk proses tahapan pemilu. Hal ini, kata dia, bertujuan agar proses menuju demokrasi berjalan dengan baik. Beberapa evaluasi yang harus dilakukan diantaranya terkait regulasi dan undang-undang pemilu yang rampungnya terlalu mepet dengan waktu penyelenggaraan.

“Kemudian ada putusan MK, sehingga ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan dan permasalahan, termasuk misalnya terkait dengan pergantian pimpinan KPU yang masuk dalam masa tahapan dan rekruitmen penyelenggara yang bersifat adhoc,” katanya.

“Saya pikir, hal-hal ini kedepan perlu diperbaiki termasuk pergantian pimpinan KPU dalam masa tahapan,” sambungnya.

7.952 Laporan Pelanggaran Pemilu

Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu RI Divisi Hukum mengatakan bahwa ia  sudah menyampaikan dalam seminar apa yang sudah Bawaslu lakukan. Baik dari sisi proses pencegahan, pengawasan, penindakannya dan proses penyelesaian sengketa, hingga beberapa hal yang terkait pemilu 2019 dan yang masih ada menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu.

“Ada PSU, lanjutan, dan susulan yang sudah berlangsung maupun yang akan berlangsung, dan juga jangan dilupakan masih ada proses rekapitulasi yang belum selesai, terus ada proses pemidanaan yang belum selesai, jadi seperti politik uang, ada yang mencoblos lebih dari satu kali, ataupun kampanye di hari pencoblosan, itu juga masih proses dari bagian pemidanaan,” katanya.

Sampai sejauh ini, lanjut Fritz, laporan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu sudah mencapai 7952 laporan. Saat ditanya terkait isu kesalahan input yang terjadi pada situng KPU, Fritz enggan berkomentar. “Silahkan anda  tanyakan langsung ke kpu saja,” ucapnya sambil mengakhiri wawancara.

Persiapan Pemilu 2019 Hanya Dua Tahun

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti SH., LL.M., Ph.D. mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak ini berdasarkan keputusan MK. Pihaknya akan meninjau kembali mengenai regulasinya.

“Undang undang pemilu ini, kan, semacam kodefikasi dari tiga undang undang yang berbeda, UU pileg, UU pilpres, UU penyelenggara pemilu. Dengan demikian, dengan dikatakan sebagai undang undang semacam kodefikasi maka penyiapannya itu tidak mungkin dalam jangka waktu yang sebentar,” kata dia.

Ia juga menyoroti masalah putusan MK yang dibuat tahun 2013 dengan undang-undang pemilu yang baru keluar tahun 2017. Pasalnya, ada selang waktu dua tahun melakukan persiapan hingga penyelengaraan pemilu 2019.

“”Putusan MK 2013 tetapi undang-undang pemilu baru keluar tahun 2017, berarti selang waktunya empat tahun. KPU dan Bawaslu serta badan badan lainnya hanya punya waktu yang sangat sempit, pemilu 2019 artinya hanya (persiapan) dua tahun kurang,” katanya.

“Apakah dengan perubahan yang sangat fundamental, waktu itu adalah yang cukup? waktu yang wajar? untuk menyelenggarakan pemilihan umum serentak seperti ini?,” kata dia terheran.

Susi menyoroti persoalan regulasi undang-undang yang dibuat oleh DPR. Menurut dia, DPR seharusnya tidak bermain-main dalam membuat undang-undang. DPR, kata dia, tidak boleh terlalu banyak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan partai politiknya. Akan tapi yang harus pertimbangkan yaitu  bagaimana menghasilkan undang-undanng pemilu sebagai sarana demokrasi dan terjadinya perubahan atau peralihan kekuasaan secara damai.

“Jadi harus diletakkan pada hal itu, tidak hanya semata mata pada kepentingan partai politik, kepentingan koalisi dan lain sebagainya. Ini kritik luar biasa bagi DPR, jangan kemudian kekacauan pemilihan umum ini nanti ditimpakan kepada KPU dan Bawaslu, dilimpahkan ke DKPP misalnya, tapi DPR seakan akan clean hand,” kata diasseraya mengatakan jika prmasalahan-permasalahan yang ada ini bisa terjadi karena mepetnya waktu persiapan penyelenggaraan pemilu.(sur/ras)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here